Pemerintah Indonesia tengah menghadapi sorotan terkait kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi. Hingga akhir 2025, mobil hybrid (HEV) hanya mendapat diskon PPnBM sebesar 3%, jauh lebih kecil dibanding mobil listrik murni (BEV) yang menikmati PPN ditanggung pemerintah 10% dan PPnBM 0% untuk produksi lokal.

Ketimpangan ini memicu kontroversi karena produksi hybrid dalam negeri meningkat dengan TKDN tinggi, menyerap tenaga kerja, dan dianggap lebih realistis untuk pasar Indonesia. Pengamat menilai kebijakan harus lebih adil agar industri hybrid lokal tetap kompetitif dan mampu mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.